ArtikelBerita

Serba Serbi Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan 26 yang perlu diketahui ( Bagian 2 )

Oleh : Lay Thiam Siong dan Cunyah Tantan

Pada bagian pertama telah dijelaskan mengenai pengertian bukti pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Selain itu juga sudah dijelaskan aturan serta ketentuan dalam pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2014. Pada bagian kedua masih membahas tentang PER-04 tersebut yang belum sempat dibahas dalam bagian pertama.

Pemotong pajak harus menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik dengan ketentuan:

Pasang Iklan
  1. Menerbitkan lebih dari dua puluh bukti pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dalam satu masa pajak.
  2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan lebih dari seratus juta rupiah dalam satu bukti pemotongan.
  3. Sudah pernah menyampaikan SPT masa secara elektronik.
  4. Terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan kantor wilayah Dirjen pajak wajib pajak besar.
  5. Penyampaian dokumen elektronik tersebut dengan cara menggunakan aplikasi E-bupot 23/26 di website Djponline atau saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. SPT masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 pada saat disampaikan harus dilampirkan scan surat keterangan domisili dalam bentuk Portable Document Format (PDF), dalam hal PPh pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak  Berganda yang diunggah dalam aplikasi E-bupot 23/26.
  6. Pemotong pajak harus mempunyai sertifikat elektronik terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi E-bupot 23/26. Tata cara untuk mendapatkan sertifikat elektronik diatur dengan peraturan dirjen pajak tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak secara online.

Bentuk SPT masa PPh pasal 23/dan atau 26  dalam bentuk dokumen elektronik dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1

 

 

Gambar 2

 

 

Gambar 3

 

 

Gambar 4
Gambar 5

 

Gambar 6

 

Gambar 7

Nomor bukti pemotongan terdiri dari 10 digit angka. Dua digit angka pertama berisi kode bukti pemotongan dan delapan digit angka berikutnya berisi nomor urut bukti pemotongan yang diterbitkan. Daftar kode bukti potong PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 antara lain:

  1. Kode bukti pemotongan 31 : Bukti potong PPh pasal 23 berdasarkan formulir kertas.
  2. Kode bukti pemotongan 32 : Bukti potong PPh pasal 26 berdasarkan formulir kertas.
  3. Kode bukti pemotongan 33 : Bukti potong PPh pasal 23 berdasarkan dokumen elektronik.
  4. Kode bukti pemotongan 34 : Bukti potong PPh pasal 26 berdasarkan dokumen elektronik.

Nomor urut bukti pemotongan diberikan secara berurutan mulai dari 00000001 sampai dengan 99999999 dalam satu tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor urut dimulai lagi dari 00000001. Sedangkan bukti pemotongan yang diterbitkan melalui aplikasi E-Bupot 23/26, sistem akan memberikan nomor urut secara sistematis. Nomor bukti pemotongan dibuat untuk masing-masing pemotong pajak baik yang berkedudukan sebagai wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang, dengan kata lain nomor urut bukti potong tidak tersentralisasi.

Dalam membuat bukti potong, pemotong harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut:

  1. Kewajiban mencantumkan NPWP/NIK. Apabila penerima penghasilan merupakan wajib pajak badan atau BUT maka kolom NPWP pada bagian identitas wajib pajak yang dipotong pada formulir bukti pemotongan wajib diisi. Kewajiban tersebut juga berlaku untuk orang pribadi yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom NPWP diisi dengan “00.000.000.0-000.000” dan kolom NIK wajib diisi sesuai dengan kartu tanda penduduk orang yang bersangkutan. Apabila orang tersebut menerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, maka PPh 23 yang dipotong tarifnya 100 % lebih tinggi.
  2. Apabila bukti pemotongan PPh pasal 23 yang diterbitkan berstatus nihil karena penerima penghasilan memiliki Surat Keterangan Bebas, maka pemotong pajak wajib mencantumkan data tentang nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas di bukti pemotongan PPh pasal 23 yang diterbitkan.
  3. Apabila bukti pemotongan PPh pasal 26 yang diterbitkan menggunakan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda, maka pemotong pajak wajib mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili di bukti pemotongan PPh pasal 26 yang diterbitkan.
  4. Apabila bukti pemotongan dalam bentuk formulir kertas, harus ditandatangani oleh pemotong pajak atau wakil pemotong pajak atau kuasa pemotong pajak. Apabila  bukti pemotongan dalam bentuk dokumen elektronik  yang diterbitkan dengan menggunakan apliksai Ebupot 23/26 telah ditandatangani dengan menggunakan tandatangan elektronik.
  5. Setiap bukti pemotongan yang diterbitkan hanya dapat digunakan untuk  satu wajib pajak, satu objek pajak dan satu masa pajak.

Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 yang disebabkan kekeliruan dalam mengisi bukti pemotongan, pembatalan transaksi atau adanya transaksi yang belum dilaporkan.

Apabila pembetulan SPT masa PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 menyebabkan:

  1. Pajak yang kurang dibayar, maka pemotong pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak tersebut.
  2. Pajak yang lebih dibayar, maka pemotong pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diatur di dalam peraturan menteri keuangan.

Pembetulan SPT Masa yang dimaksud hanya dapat dilakukan apabila Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus disampaikan dalam bentuk formulir kertas apabila SPT Masa tersebut sebelum pembetulan telah disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Aturan yang sama juga berlaku untuk pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Pembetulan SPT Masa dalam bentuk formulir kertas harus dilampiri:

  1. Fotokopi SPT yang dibetulkan meliputi: Induk SPT, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Daftar surat setoran pajak, bukti penerimaan negara dan/atau bukti pemindahbukuan untuk penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, surat kuasa khusus, surat keterangan bebas, surat keterangan domisili, bukti penerimaan surat.
  2. Dokumen tambahan dapat berupa:
  • Bukti pemotongan, jika terdapat bukti pemotongan baru dan/atau belum dilaporkan.
  • Bukti pemotongan hasil pembetulan.
  • Bukti pemotongan pembatalan.
  • SSP/Bukti penerimaan negara jika pembetulan SPT menyebabkan tambahan PPh kurang bayar dan dilunasi dengan setoran ke kas negara.
  • Bukti pemindahbukuan, jika pembetulan SPT menyebabkan tambahan PPh kurang bayar dan dilunasi melalui pemindahbukuan.
  • Surat kuasa khusus bermaterai cukup, jika SPT pembetulan ditandatangani kuasa khusus wajib pajak.
  • Fotokopi surat keterangan bebas yang dilegalisasi, jika terdapat PPh 23 yang dibebaskan.
  • Fotokopi SK domisili, jika terdapat PPh pasal 26 yang dihitung berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda.

 

Apabila pembetulan bukti pemotongan dilakukan sebelum SPT dilaporkan, maka:

  1. Pembetulan hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak masa pajak yang tercantum pada bukti pemotongan dibatalkan.
  2. Pembetulan hanya dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali nomor bukti dan status bukti pemotongan.
  3. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor bukti pemotongan yang dibetulkan.
  4. Pemotong pajak harus mengisi tanggal pada formulir bukti pemotongan hasil pembetulan sesuai tanggal dibetulkannya bukti pemotongan ( Gambar 6 huruf C3)
  5. Pemotong pajak harus menyerahkan bukti pemotongan hasil pembetulan kepada pihak yang dipotong.

Jika pembetulan bukti pemotongan dilakukan pembetulan setelah dilaporkan pada SPT maka:

  1. Pembetulan tetap dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali untuk nomor bukti pemotongan.
  2. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan harus sama dengan nomor nomor pada bukti pemotongan sebelum pembetulan.
  3. Pemotong pajak harus memberikan tanda (X) Gambar 6 Huruh H.2 pada bukti pemotongan pembetulan dan menuliskan nomor urut pembetulan.
  4. Pemotong pajak harus mengisi tanggal pada bukti pemotongan sesuai tanggal diterbitkan bukti pemotongan pembetulan. (Gambar 6 Huruf C.3)
  5. Pemotong pajak harus menyatukan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila pembetulan tersebut dilakukan dengan formulir kertas.

Jika bukti pemotongan ingin dibatalkan maka:

  1. Pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan apabila transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 ternyata dibatalkan.
  2. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan harus sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum pembetulan.
  3. Pemotong pajak harus memberikan tanda (x) pada bukti pemotongan (Gambar 6 Huruf H.3)
  4. Pemotong pajak harus mengisi kolom “Jumlah penghasilan bruto” dan “PPh yang dipotong” dengan nilai nol. Sedangkan kolom lain diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan.
  5. Pemotong pajak harus mengisi tanggal pada bukti pemotongan sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. (Gambar 6 Huruf C.3)
  6. Pemotong pajak harus menyatukan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan serta dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila dilakukan dengan formulir kertas.

            Apabila ingin menambah bukti potong, sedangkan SPT yang akan dibetulkan telah disampaikan dalam formulir kertas maka:

  1. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan merupakan kelanjutan dari nomor urut bukti pemotongan formulir kertas yang terakhir diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti potong terjadi di tahun berikutnya, nomor urut yang dicantumkan merupakan kelanjutan dari nomor urut bukti pemotongan formulir kertas yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
  2. Masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan/atau pasal 26.
  3. Tanggal yang tercantum pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti potong tambahan.

Sedangkan cara menambah bukti pemotongan apabila SPT yang akan dibetulkan telah disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (Aplikasi E-bupot 23/26) adalah :

  1. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan akan dihasilkan otomatis oleh sistem. Dalam hal penambahan bukti pemotongan di tahun berikutnya, maka nomor urut yang dihasilkan sistem adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan dokumen elektronik terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.
  2. Masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi terutang PPh pasal 23 dan/atau pasal 26.
  3. Tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan akan dihasilkan otomatis oleh sistem.

Pada tanggal 10 Juni 2020, dirjen pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-269/PJ/2020. Hal-hal penting yang terdapat dalam keputusan tersebut antara lain:

  1. Wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 diharuskan membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan/atau 26  berdasarkan PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak Agustus 2020. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat seperti diberitakan DDTC News, pihak DJP akan mendorong agar seluruh PKP dapat menerapkan E-bupot 23/26 mulai Agustus 2020 karena mereka sudah mengaplikasikan E-invoice dan telah memiliki sertifikat elektronik.
  2. Apabila pemotong pajak PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 tidak lagi berstatus PKP, ketentuan untuk membuat bukti pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT masa tetap berlaku.
  3. Dalam hal wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan keputusan ini, maka keharusan membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa berlaku sejak masa wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP
  4. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

 

Demikianlah pembahasan secara menyeluruh tentang bukti pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26. Melalui penulisan artikel ini, diharapkan para wajib pajak dapat membuat bukti pemotongan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau komentar, kirimkan email anda ke trust_consultant18@yahoo.com atau di Facebook Trust

 

Salam hormat penulis

 

            Lay Thiam Siong dan Cunyah Tantan

            ( Trust Consultant - Tax & Accounting )

 

Sumber :

PER-04/PJ/2017

KEP-269/PJ/2020

https://news.ddtc.co.id/djp-hampir-seluruh-pkp-wajib-pakai-e-bupot-mulai-agustus-2020-21627?           page_y=1632

www.pajak.biz.id/2017/06/sosialisasi-e-bupot-pph-pasal-2326.html

 

Komentar via Facebook

Close