ArtikelOpini

Pancasila dan Buddhisme

Oleh: Adi Kurniawan

Menyongsong peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni tahun ini memiliki banyak pertautan dengan berbagai peristiwa penting. Di mana pada tahun ini bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadhan, bulan penuh berkah bagi saudara kita umat Muslim. Peristiwa lain yang berdekatan adalah Perayaan Tri Suci Waisak bagi umat Buddha pada 29 Mei dan Kenaikan Isa Almasih bagi saudara kita yang Kristiani, serta perayaan Galungan bagi umat Hindu pada 30 Mei. Bulan Pancasila yang diperingati menjadi satu tarikan napas dari 1 Juni sampai dengan 18 Agustus menjadi sangat istimewa. Memaknai hari lahir Pancasila tentu dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satu cara yang sangat penting adalah dengan mengingat kembali bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi.

Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Negara Paripurna memformulasikan pemikiran Bung Karno tentang Pancasila dalam beberapa fase. Fase pertama yaitu fase pembuahan Pancasila dimulai sekitar 1920 yang ditandai dengan munculnya gagasan yang mencoba mencari sintesis dari berbagai ideologi yang berkembang di dunia. Selain itu, fase ini juga ditandai dengan munculnya berbagai gerakan yang berupaya untuk membangun semangat kebangsaan (civic nationalism). Pada waktu yang berdekatan tahun 1924, Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan di Belanda yang mengkonsepsikan ideologi politiknya dalam empat prinsip yaitu Persatuan Nasional, Solidaritas, Non-kooperasi, dan Kemandirian. Selain PI juga banyak muncul gagasan secara individu, sebagaimana Tan Malaka di waktu yang bersamaan mengemukakan gagasannya dalam sebuah buku Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Sedangkan Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi. Pada 1926, Bung Karno menulis esai dalam majalah Indonesia Moeda, dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar tersebut demi terciptanya senyawa antar ideologi dalam kerangka konstruksi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Monumen dari usaha intelektual untuk mencari sintesis dari keragaman anasir keindonesiaan itu adalah “Sumpah Pemuda” (28 Oktober 1928), dengan visinya yang mempertautkan segala keragaman itu ke dalam kesatuan tanah air dan bangsa dan dengan menjunjung bahasa persatuan.

Pasang Iklan

Fase berikutnya adalah fase perumusan, ditandai dengan dibentuk dan diberlangsungkannya sidang BPUPK. Perlu diketahui bahwa pemerintah Jepang pada saat itu membagi wilayah Indonesia menjadi tiga yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 meliputi seluruh Sumatera dengan pusat pemerintahan di Bukitinggi. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 yang meliputi wilayah Jawa-Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Wilayah ketiga adalah Pemerintahan Militer Angkatan Laut II yang  meliputi wilayah Indonesia timur dengan pusat pemerintahan di Makassar. BPUPK dibentuk mengikuti pola pembagian wilayah tersebut, namun yang dapat melaksanakan sidang hanya BPUPK Jawa-Madura. BPUPK Sumatera dan Indonesia Timur tidak dapat bersidang karena Jepang mengalami kekalahan melawan sekutu. Meskipun demikian, keangotaan dari BPUPK Jawa-Madura cukup merepresentasikan  kedua wilayah tersebut.

Fase ketiga adalah fase pengesahan, Setelah BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus, Jepang menyetujui untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di mana pada sidang pertamanya mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 dengan menghilangkan tujuh kata.

Titik Temu Pancasila Dengan Buddhisme

Istilah Pancasila dalam Buddhisme bukan merupakan sesuatu yang asing. Sehingga ketika mencoba untuk mempertautkan Pancasila Bung Karno dengan Buddhisme, maka pertanyaan yang muncul adalah mungkinkah Bung Karno terinspirasi oleh Buddhisme dalam penggunaan istilah Pancasila dalam merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka ? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Dalam Pidatonya Pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan gagasannya di hadapan sidang BPUPK tentang dasar Negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Dalam uraiannya tentang prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, Bung Karno berkata :

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih; yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW; Yang Buddha mejalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua berTuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya berTuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang berTuhan.”

Ketuhanan tanpa “egoisme agama” adalah istilah yang digunakan oleh Bung Karno untuk menggambarkan ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling mencintai dan memuliakan antar yang satu dengan yang lainnya. Begitu banyak sebutan bagi Tuhan namun perwujudan-Nya sama yaitu kecintaan kita pada Tuhan diwujudkan melalui cinta terhadap alam semesta, cinta terhadap sesama manusia, dan cinta terhadap semua makhluk.

Lalu bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Buddha ? Konsep ketuhanan menurut agama Buddha memang berbeda dengan agama-agama pada umumnya yang menganut konsep bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Tuhan dan tujuan dari hidup manusia adalah kembali ke surga ciptaan Tuhan yang kekal. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha dijelaskan oleh Sang Buddha sebagaimana terdapat dalam kitab Sutta Pitaka Udana VIII: 3 sebagai berikut :

“Ketahuilah para Bhikkhu bahwa ada sesuatu Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak. Karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak itulah memungkinkan kita dapat terbebas dari kelahiran, penjelmaan, penciptaan/pemunculan dari sebab masa lalu.”

Kutipan Sutta PitakaUdana VIII : 3 tersebut juga dapat dijelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Buddhisme adalah pencapaian tertinggi dalam praktik kebajikan yang dalam istilah bahasa Pali disebut dengan Nibbana/Nirwana. Dengan kata lain Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dipersonifikasikan namun dapat direalisasikan atau dicapai.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, oleh Bung Karno ditegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, penjajahan manusia oleh manusia lain tidak dibenarkan, penghisapan manusia atas manusia lain harus dihilangkan dari muka bumi. Selain itu kemanusiaan ini ditegaskan oleh Bung Karno sebagai titik temu dari pergaulan antar bangsa-bangsa didunia. Menurut konsepsi Buddhisme, kemanusiaan merupakan pengkristalan dari Dharma itu sendiri. Apapun bentuk dari praktik Dharma adalah bertujuan untuk memuliakan kemanusian, bahkan semua mahkluk. Umat Buddha harus senantiasa mengembangkan empat sikap batin yang luhur (brahmavihara) yaitu metta (pikiran cinta kasih universal), karuna (welas asih), mudita (simpati), dan uppekkha (batin yang seimbang).

Sila Persatuan Indonesia, Bung Karno mengatakan bahwa “kita hendak mendirikan suatu Negara yang semua untuk semua” hal disampaikan Bung Karno untuk menekankan bahwa Indonsia merdeka bukan hanya untuk satu golongan saja melainkan untuk semua golongan. Selain itu sila persatuan Indonesia ini juga merupakan semangat atau pengejawantahan dari semangat sumpah pemuda. Di dalam agama Buddha, Sang Budha juga menekankan pentingnya persatuan sebagaimana terdapat dalam Dhammapada 194 yang berbunyi “ Kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagian”. Selain itu di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda bahwa “ babi-babi hutan yang bersatu bahkan mampu membunuh harimau karena batinnya berpadu”.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, jika kita menelaah maka ada beberapa kata kunci dalam sila ke empat ini yaitu menjunjung kedaulatan rakyat, pemimpin yang hikmat dan bijaksana, memuliakan permusyawaratan dan perwakilan. Jika hal tersebut sungguh-sungguh dilakukan maka dapat dipastikan bahwa tatanan bernegara kita akan semakin mudah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur. Sang Buddha, dalam Mahaparinibbana Sutta bersabda sebagai berikut :

“Ananda, apakah Engku mendengar bahwa kaum Vajji (Waji) sering mengadakan permusyawarahan dan adakah permusyawarahan mereka itu dihadiri cukup banyak pesertanya ?”

Lalu Ananda menjawab, “Bhante demikianlah yang saya dengar bahwa kaum Waji sering mengadakan permusyawarahan yang dihadiri cukup banyak pesertanya.”

Sang Buddha melanjutkan penjelasannya, “Ananda, Selama kaum Waji sering mengadakan permusyawarahan dan permusyawarahan mereka dihadiri oleh banyak peserta, maka dapatlah diharapkan perkembangan dan kemajuan mereka bukan keruntuhan mereka”.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diidealiskan oleh Bung Karno sebagai titik tuju dari Indonesia merdeka. Segala bentuk pembangunan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekan hendaknya dilakukan dengan seadil-adilnya. Keadilan hanya akan tercipta jika seluruh komponen anak bangsa memiliki kemauan untuk saling berbagi dan melayani. Seluruh komponen anak bangsa saling menguatkan dalam napas kemanusiaan. Sang Buddha, menguraikan tentang pentingnya saling berbagi dan melayani ini dalam Sigalovada Sutta, di mana setiap orang memiliki kewajiban dan hak untuk dilayani dan melayani, untuk dibagi dan berbagi. Sang Buddha menguraikan tentang hubungan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, guru dengan murid, hubungan dengan sahabat, pekerja dengan majikan. Inti dari hubungan tersebut adalah bagaimana saling memuliakan dalam hidup sehingga terciptanya keharmonisan, kesetaraan dan keadilan.

Tantangan yang dihadapi Pancasila

Fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini menunjukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila menjadi sangat kompleks. Pancasila bukan saja dihadapkan pada ideologi transnasional, namun yang tidak kalah berbahaya dari itu adalah budaya konsumerisme yang penuh dengan hasrat keserakahan yang mengakibatkan eksploitasi manusia atas manusia lainnya, pengisapan manusia atas manusia lainnya, pemikiran-pemikiran ekstrim yang penuh dengan kebencian yang menimbulkan berbagai pertentangan dan permusuhan di tengah masyarakat. Serta kebodohan yang mengakibatkan sesat pikir dan kedangkalan nalar. Kebodohan ini sangat memudahkan seseorang untuk terhasut melakukan sesuatu tanpa melalui proses penyelidikan atas kebenaran. Kebodohan itu dapat diibaratkan seperti rumput ilalang yang sangat mudah terbakar.

Komentar via Facebook

Close