ArtikelBeritaOpini

Menuju Akhir Diskriminasi Agama Lokal

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap warganegaranya, sesuai agama dan kepercayaannya itu. Terdapat 6 agama yang difasilitasi negara melalui Kementerian Agama yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, namun di luar keenam agama tersebut juga masih terdapat agama-agama lokal yang sudah dianut oleh sebagian warganegara Indonesia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Dalam praktiknya, penganut agama lokal merasakan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap agama lokal, bahkan terkesan adanya pembedaan. Salah satu yang sangat nyata adalah soal pengisian kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk.

Kolom agama bagi penganut agama lokal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memang masih mengatur pada Pasal 61 ayat (2) bahwa “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (2), sehingga dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hanya tersedia 7 pilihan untuk kolom agama yakni Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu, dan kosong atau tertera tanda “-“.   

Pasang Iklan

Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan adalah hak setiap warganegara, sebagai wujud pengakuan atas keberadaan dan perlindungan negara pada setiap warganya. Hak ini tentu wajib dipenuhi tanpa pembedaan berdasarkan ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sejatinya adalah tapal batas penghapusan aturan segregatif kependudukan dan pencatatan sipil atas dasar rasial dan agama, Indische Staatsregelling (IS), warisan kolonial Belanda.  

Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 2006 tersebut dapat dikatakan sebagai UU tentang pencatatan sipil nasional pertama yang dimiliki Indonesia sejak kemerdekaan. Undang-undang ini sudah ditunggu-tunggu sejak 1966, dimana dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966 tentang Catatan Sipil menyatakan “…sambil menunggu Undang-Undang Pencatatan Sipil yang bersifat nasional…”. Namun sayangnya masih ada pasal yang menerapkan pembedaan bagi penganut agama dan kepercayaan, sehingga akibatnya, jutaan masyarakat adat dan kelompok agama lokal tidak memiliki dokumen identitas hukum karena menolak pengosongan kolom agama di KTP-nya atau terpaksa mencantumkan salah satu dari 6 agama yang “diakui” negara.  

Ketiadaan dokumen identitas hukum seperti akta kelahiran, KTP, KK, Akta Perkawinan dan lain-lain, akan berdampak terhadap akses seorang warganegara pada hak-haknya, seperti tunjangan pendidikan, jaminan kesehatan, pekerjaan, pelayanan dasar dan dan  pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, yang menganulir Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) secara final dan pemaknaan kolom agama Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No.23/2006  tidak terbatas hanya pada apa yang disebut 6 agama yang “diakui” negara, merupakan wujud penegakan kesetaraan bagi setiap warganegara dalam kebebasan beragama sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara hakikat Putusan MK ini menegaskan bahwa agama lokal yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh anak-anak pertiwi jauh sebelum masuknya 6 agama yang “diakui” negara, memiliki kedudukan yang setara. Uniknya, Lakpesdam NU sebagai bagian dari organisasi masyarakat agama mayoritas, adalah lembaga yang mendampingi masyarakat penganut kepercayaan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Dr Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam NU dalam sebuah wawancara dengan Tirto.id yang berhak mendefinisikan apakah agama atau bukan, bukan orang lain tapi orang yang menganut keyakinan itu sendiri. Lakpesdam NU menurut Rumadi, tulus mendampingi masyarakat penganut kepercayaan karena pemikiran berikut:

“Apapun keyakinannya mereka merupakan warga negara yang harus dijamin hak-hak konstitusionalnya. Itu saja. Tidak lebih. Urusan dia punya keyakinan ketuhanan seperti apa, dia beribadah menyembah apa, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah untuk memastikan bahwa mereka harus dilayani hak-hak konstitusionalnya. Ya syukur-syukur misalnya apa yang kami lakukan ini juga menumbuhkan rasa simpatik dari kelompok-kelompok penghayat kemudian mereka mau memeluk Islam misalnya, ya itu bonus saja. Tapi bukan itu tujuan kami. Jadi kalau ditanyakan apa cara pandang saya terhadap mereka itu ya selama mereka adalah bertuhan, mereka bertuhan pasti, cuma organisasi keagamaan yang mereka ikuti bukan seperti yang Anda atau saya ikuti. Mereka semua adalah orang-orang yang bertuhan, bukan tidak bertuhan”. 

 

Putusan MK ini barulah langkah awal, karena tantangan ke depan adalah mengejawantahkan ketentuan ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, banyak pelayan publik yang masih bias dalam memberikan pelayanan kepada para penghayat kepercayaan, sehingga kerap kali mereka kesulitan untuk sekedar mendaftarkan diri dan mencatat peristiwa penting yang dialaminya. Belum lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi negara dalam melayani para penghayat kepercayaan agar dapat mencatatkan perkawinannya.

Pendekatan yang keliru misalnya terjadi pada kasus Orang Rimba yang digiring untuk mengakui diri sebagai penganut salah satu agama dominan demi mendapatkan dokumen kependudukan.  Akhirnya toh mereka tetap mengalami kendala dalam mendapatkan berbagai dokumen kependudukan karena tidak memiliki domisili yang berbasis desa sebab memang Suku Anak Dalam tinggal di tengah hutan. Hal ini sempat direspon dengan membuatkan pemukiman tetap bagi Orang Rimba, sesuatu yang mengingkari dan menegasikan kearifan dan nilai-nilai lokal yang selama ini mereka anut. Tapi itulah pengorbanan Orang Rimba yang menurut Rokka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan upaya mereka bertahan hidup, di tengah situasi yang sangat buruk. Sombolinggi juga menegaskan bahwa “Kami sudah ada di sini sebelum agama baru tiba di Indonesia. Namun, sekarang mereka seperti menguasai kami dan ingin membasmi kami dari negara ini. Kami harus melawan” (BBC Indonesia, 20 November 2017).

Menyitir Laporan SETARA Institute, sepanjang tahun 2016, tercatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, yaitu dengan 41 Pelanggaran dengan angka tinggi juga terjadi di DKI Jakarta (31 peristiwa) dan Jawa Timur (22 peristiwa). Terdiri dari:

  1. 140 tindakan yang melibatkan penyelenggara negara, 123 dalam bentuk tindakan aktif (by commission), dan 17 tindakan pembiaran (by omission). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia.
  2. 130 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non Negara, yakni individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Semua tindakan kelompok warga dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga secara teoretik tidak sulit bagi negara untuk memprosesnya sesuai dengan hukum positif.

Putusan MK ini tentu patut kita apresiasi dan dukung sepenuhnya, karena telah membuka jalan bagi kehidupan beragama yang makin baik ke depan. Namun perlu diingat bahwa tindak lanjut yang cepat dan tepat berupa penyesuaian berbagai peraturan pelaksana, peninjauan atas berbagai produk hukum terkait seperti UU Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan, UU Sisdiknas, UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya juga adalah soal profesionalitas aparat yang bertugas di bidang pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi pelayan publik yang bias agama, bias ras, etnis, dan lain sebagainya. Pendeknya revolusi mental seluruh pelayan publik harus dilakukan segera, sehingga setiap pelayan publik sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan setiap warganegara Indonesia tanpa pandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Terakhir, namun tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat secara luas dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan pembedaan atas dasar ras, etnis, agama dan lain-lain, sehingga Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab makin mewujud.

Eddy Setiawan, M.SiPeneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia 
Komentar via Facebook

Sumber
Sumber gambar : https://tengokberita.com

Leave a Reply

Close