Opini

Menciptakan Masyarakat Buddhis yang Anti Korupsi

Oleh: Nikko

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau, beragam suku ras budaya, dan juga berbagai potensi alam yang terkandung di dalamnya. Dengan berbagai keunggulan itu, tentunya berpotensi membuat Nusantara menjadi suatu bangsa yang sangat besar bahkan ditakuti oleh negara-negara lain. Namun, faktanya ketika Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang terdapat berbagai masalah yang mengakibatkan bangsa ini terus terpuruk. Korupsi merupakan salah satunya, bahkan kejahatan ini justru dilakukan oleh para elite politik untuk merusak bangsa sendiri.

Indonesia memasuki masa-masa darurat korupsi. Menurut data Indonesia Corupption Watch atau ICW dalam kurun waktu enam bulan (Januari – Juni) pada tahun 2017 mencatat terdapat 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 587 orang dan merugikan negara sekitar 1,83 triliun Rupiah dan nilai suap yang mencapai 118,1 triliun Rupiah1, tentu ini merupakan nilai yang sangat fantastis. Biasa dikatakan kasus korupsi merugikan negara sangat besar, salah satunya Kasus Korupsi Mega Proyek E-KTP yang membuat negara mengalami kerugian hingga 2,3 triliun Rupiah. Kerugian uang negara tersebut jika digunakan, Indonesia bisa membeli ratusan armada perang, memberi beasiswa pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, dan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Pasang Iklan

Tentunya ini menjadi persoalan tersendiri, perlu adanya pendekatan-pendekatan moralitas, khususnya dalam bidang keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada para umatnya akan pentingnya menghindari korupsi. Perlu juga adanya peran pengawasan dari umat Buddha sendiri dalam upaya melaporkan dan mencegah tindak korupsi terjadi. Agama Buddha sendiri tentunya sangat menentang segala tindak bentuk kejahatan yang merugikan negara, apalagi berdampak besar pada masyarakat. Sudah sebaiknya semua elemen ikut terlibat, khususnya agama dalam memberikan pengembangan moralitas tentang bahaya korupsi bagi negara.

 

Tokoh Buddhis yang tersandung Kasus Korupsi

Lord Acton “power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely”  yang memiliki arti suatu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Tidak bisa dipungkiri, teori yang dikemukakan oleh Lord Acton mengarah ke arah yang tepat. Sesuai dengan teorinya di mana para elite politik/pemegang jabatan cenderung menyalahgunakan kekuasaanya, termasuk juga para pejabat beragama Buddha yang ketika mendapatkan kekuasaanya menyelewengkan jabatanya itu untuk kepentingan pribadi.

Mantan Dirjen Bimas Buddha Dasikin bahkan diduga kuat melakukan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Pendidikan Keagamaan yang merugikan negara hingga 2 miliar Rupiah. Tindakan Korupsi ini tentu tidak main-main dan parahnya yang terlibat adalah Dirjen Bimas Buddha yang seharusnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang moral tapi nyatanya melakukan tindak kejahatan pada pengadaan buku pendidikan keagamaan2.

Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Hartati Murdaya juga pernah divonis bersalah atas kasus suap. Hartati terbukti menyerahkan uang sebesar 3 miliar Rupiah kepada Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu sebagai imbalan agar Amran selaku pejabat daerah yang berwenang, menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas 4.500 hektar yang dimiliki PT CCM, salah satu anak perusahaan milik Hartati3.

Dari dua kasus di atas sudah mencerminkan bahwa umat Buddha di Indonesia tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang memanfaatkan Buku Pendidikan Buddhis untuk melakukan korupsi itu tentu merupakan tindakan yang sangat memalukan bagi umat Buddha. Perlu adanya pendekatan dari sisi keagamaan secara mendalam dan pengawasan dari umat Buddha sendiri dalam menciptakan umat Buddha yang bebas dari korupsi.

 

Menciptakan Masyarakat Buddhis yang Anti Korupsi

Keserakahan (lobha) dan kebodohan batin (Moha) merupakan akar dari tumbuhnya sifat-sifat korupsi. Keserakahan akan membawa kita terjerumus dalam berbagai kesengsaraan di dalamnya. Kebodohan batin membuat kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, tentunya itu menimbulkan kebutaan akan jalan kebenaran.

Tidak adanya kebijaksanaan (Pañña) bisa juga menjadi pemicu munculnya korupsi. Faktar-faktor pemicu korupsi tidak hanya berasal dari diri sendiri namun dari luar lingkungan, maka perlu adanya kebijaksanaan yang baik dalam memilah suatu hal mengenai baik buruknya perbuatan yang akan dihasilkan.

Dalam upaya mencegah terjadinya keserakahan dan kebodohan batin, maka perlu adanya penanaman nilai-nilai Buddhis yang baik dan pengawasan dari masyarakat Buddhis agar tindak kejahatan seperti korupsi dapat diminimalisir atau diselesaikan. Berikut tindakan-tindakan yang dilakukan :

  1. Penanaman nilai-nilai Buddhis

Landasan anturan moral bagi masyarakat Buddhis adalah Pancasila Buddhis. Dalam sila ke-dua Pancasila Buddhis tercatat, yaitu dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Jika berkaca pada pengertian korupsi, yang mana merupakan tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar sila ke-dua.

Kehadiran keserakahan (lobha) dan kebodohan batin (moha) tentunya menjadikan pelanggaran sila ke-dua terjadi. Jadi perlu adanya pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila Buddhis yang baik agar terhindar dari keserakahan dan kebodohan batin. Dalam Dhammapada XVI : 217, “Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya”4. Oleh karenanya, jadilah yang sempurna menjalankan sila agar dicintai oleh semua makhluk dan terbebas dari keserakahan dan kebodohan batin.

Selain mengamalkan nilai-nilai Pancasila Buddhis dan menghindari lobha dan moha, perlu adanya upaya mencari mata pencahariaan yang benar agar terhindar dari tindak kejahatan layakya korupsi. Dalam Anguttara Nikaya IV:285, Buddha menjelaskan empat macam Ditthadhammikatthapayojana, yang intinya mengajarkan kita untuk bersemangat dengan cara yang benar. Dalam Majjhima Nikaya 117, bahwa mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu (kuhana), membual (lapana), memeras (nemittakata), menggelapkan (nippesikata), merampok agar mendapat hasil yang banyak (labha).

Dalam Sutta diatas Sang Buddha menjelaskan pentingnya mencari kekayaan dengan cara yang benar tanpa menggunakan tindakan-tindakan kotor untuk mencari kekayaan semata layaknya korupsi. Tindakan Korupsi tentu berdampak pada diri sendiri dan profesi yang digelutinya yang akhirnya menimbulkan ketidak cintaan orang lain pada dirinya dan profesinya.

Perasaan akan malu dan takut berbuat jahat (Hiri dan Ottapa) sangat diperlukan oleh masyarakat Khususnya penganut agama Buddha agar terhindar dari kejahatan. Hiri dan Ottapa sepatutnya juga sudah melekat pada diri sendiri agar dapat mengamalkan Pancasila Buddhis dengan semestinya dan menghindarkan diri dari tindak korupsi.

2. Pengawasan dari masyarakat Buddhis sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad yang dikutip dari Okezone.com mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat bersifat wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Masyarakat secara penuh harus terlibat dalam membantu lembaga anti korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi5.

Peran masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam upaya kontrol sosial dalam tindak pidana korupsi. Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dengan mencari, memperoleh, memberikan data dan informasi tentang  tindak pidana korupsi dan memberikan saran, pendapat maupun kritikan kepada lembaga KPK atau pun pemerintah.

Salah satu hal yang paling mudah dapat dilakukan masyarakat adalah selalu mengawasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan para koruptor. Salah satunya diberikannya bebas bersyarat bagi Hartati Murdaya atas tindakan korupsi, diberikannya bebas bersyarat ini pun sarat dengan unsur politik. Ini tentunya merupakan suatu kemunduran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat dapat memulai dengan memberikan kritikan.

Tindakan awal masyarakat dalam mengkritisi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan menguntungkan koruptor tentu menjadi langkah yang bagus. Namun satu hal yang perlu diingat masyarakat, khususnya umat Buddha dalam upaya pengawasan dan pencegahan korupsi adalah jangan pernah membela dan melindungi kawan seiman, sesuku bahkan sekeluarga ketika tersandung kasus korupsi, karena ketika anda membela dan melindungi mereka, sama saja anda berharap seluruh masyarakat Indonesia menderita.

Kesimpulan

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang telah mengakar di Indonesia. Perlu adanya pendekatan-pendekatan dari sisi moralitas, khususnya di dalam bidang agama dalam membangun moral bangsa yang anti korupsi. Adanya keserakahan (lobha) dan kebodohan batin (moha) tentunya menimbulkan keinginan untuk berbuat jahat.

Menanamkan diri pada dan berpedoman pada Pancasila Buddhis bisa menjadi kunci dalam menjadikan masyarakat Buddhis yang anti akan korupsi, terutama pada Sila ke-dua Pancasila Buddhis. Selain itu mata pencaharian benar yang ditekankan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya IV:285 tentunya harus dipedomani betul agar tetap pada jalur yang tepat dalam mencari keuntungan. Perlu adanya rasa malu (Hiri) dan takut (Ottapa) dalam berbuat jahat harus melekat pada seluruh masyarakat Buddha agar dapat berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi.

Selain itu perlu adanya tindakan Pencegahan dan Pemerantasan dalam bentuk pengawasan. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mencari dan melaporkan seluruh tindakan yang dicurigai berbau muatan korupsi. Masyarakat juga harus bisa memberikan saran dan pendapat baik positif maupun negatif kepada lembaga KPK atau pun pemerintah agar kejahatan korupsi dikalangan umat Buddha dapat diminimalisir atau dihilangkan. Salah satu yang perlu dingat oleh masyarakat adalah jangan melindungi orang yang bersalah.


[1] Detik.com https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t, diakses pada 14 Juni 2018, Pukul 14.10 WIB

[2] Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/19001191/diduga.korupsi.dirjen.bimas.agama.buddha.terancam.diberhentikan., diakses pada 18-06-2018, pukul 13.05

[3] BBC News, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/02/130204_hartativonis, Diakses pada 18-06-2018, pukul 13.22

[4] Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Buddha), Diakses pada 14 Juni 2018, Pukul 14.57 WIB

[5] Okezone, https://news.okezone.com/read/2015/12/21/337/1272386/wakil-ketua-kpk-masyarakat-wajib-berantas-korupsi, Diakses pada 18-06-2018, pukul 13.43 WIB

 

Nikko
- Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara
- Anggota SDM PC HIKMAHBUDHI Medan
Komentar via Facebook

Close